🏦 BI Catat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran 2026 Naik ke 77,03
Bank Indonesia melaporkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran 2026 naik ke 77,03 dari 64,67 pada 2023. Meski meningkat, otoritas mencatat tingkat keberdayaan belum menyentuh kategori Berdaya di tengah penguatan regulasi.
Key figures
| Indikator | 2023 | 2026 | Catatan |
|---|---|---|---|
| Indeks Keberdayaan Konsumen SP | 64,67 | 77,03 | Belum kategori Berdaya |
| Partisipasi PJSP (Hingga Okt 2026) | - | 86 entitas | Program edukasi bersama |
| Konten Edukasi GEBER PK | - | 4.441 unggahan | Termasuk 71 video |
| Estimasi Jangkauan Langsung BI | - | 36,7 juta orang | Total 9.575 kegiatan |

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) tahun 2026 mencapai level 77,03, meningkat dari 64,67 pada 2023. Data Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI tersebut dirilis dalam peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
📊 Penegakan Aturan Penyelenggara dan Jalur Sengketa
BI dan OJK memperkuat kepatuhan pelaku usaha sistem pembayaran melalui implementasi PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen BI. Berdasarkan ketentuan ini, penyelenggara memikul kewajiban terstruktur:
- Menyediakan informasi produk secara transparan dan memberlakukan perlakuan adil kepada konsumen.
- Menjamin perlindungan aset dan data serta menangani transaksi terindikasi penipuan secara cepat.
- Menghadirkan saluran pengaduan yang mudah diakses dan mekanisme pemulihan hak yang jelas.
Kedua lembaga juga menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama untuk penanganan sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Langkah ini memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa pembayaran dan transaksi valuta asing yang belum tuntas di tingkat penyelenggara.
👀 Status Keberdayaan dan Dampak Operasional Emiten
Meskipun skor indeks naik, BI menggarisbawahi bahwa level 77,03 belum mencapai kategori "Berdaya". Kondisi ini menunjukkan kerentanan konsumen terhadap modus penipuan digital masih menuntut penguatan literasi dan kehati-hatian sebelum melakukan transaksi.
Bagi emiten perbankan dan teknologi finansial, pengetatan pengawasan perilaku pasar (market conduct) menuntut alokasi biaya kepatuhan serta penguatan infrastruktur deteksi penipuan. Jika risiko transaksi ilegal dapat ditekan secara efektif, kepercayaan nasabah terhadap layanan pembayaran digital akan menopang pertumbuhan volume transaksi jangka panjang.
👀 Indikator Pemantauan Selanjutnya
Pelaku pasar perlu memantau implementasi teknis aplikasi penangkal penipuan (antiscam) lintas lembaga yang dikembangkan OJK. Selain itu, realisasi tingkat penyelesaian aduan nasabah melalui kanal BICARA 131 maupun efektivitas mediasi LAPS menjadi indikator penting dalam mengukur kepatuhan industri jasa keuangan.